Presiden Lantik Pimpinan KPK JIlid IV

Pelantikan Pimpinan KPK Jilid IV

Pelantikan Pimpinan KPK Jilid IV

Presiden Joko Widodo melantik 5 Pimpinan KPK terpilih, di Istana Negara Jakarta. 5 Pimpinan KPK itu akan mengucapkan sumpah untuk memimpin KPK periode 2015 – 2018. 5 pimpinan KPK yang terpilih merupakan hasil seleksi DPR terhadap 10 calon pimpinan KPK.

Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Dengan komposisi ini pula, Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama.

Pelantikan pimpinan KPK jilid IV di Istana Negara dihadiri sejumlah pimpinan KPK sebelumnya, namun Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tak nampak hadir karena sedang Umroh.

Mereka yang tampak hadir di antaranya adalah Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, dan Johan Budi Sapto Pribowo. Indriyanto Seno Adjie juga hadir di sana.

Selain itu, hadir pula Srikandi 9 yang merupakan panitia seleksi pimpinan KPK yang dipimpin oleh Destry Damayanti.

Lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (21/12/2015).

Kelima pimpinan baru KPK itu adalah Agus Rahardjo sebagai Ketua merangkap anggota, Basaria Panjaitan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, serta Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarief sebagai anggota.

Seusai mengucap sumpah jabatan, kelima pejabat KPK menerima ucapan selamat dari sejumlah tamu undangan, termasuk jajaran menteri Kabinet Kerja dan Kepala Lembaga Negara.

Kelima pimpinan KPK dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 133/P/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK. Keppres ini ditetapkan pada 21 Desember 2015 dan berlaku sejak sumpah jabatan diucapkan.

Setelah mengucap sumpah jabatan, kelima pimpinan dipanggil untuk bertemu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka.

Sebelumnya, setelah melalui proses panjang dan berliku, Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 14 Desember hingga Rabu, 16 Desember.

Berikut catatan khusus pada pimpinan terpilih selama seleksi:

1. Agus Rahardjo (53 suara) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
2. Brigjen Polisi Basaria Panjaitan (51) – Widyaiswara Madya Sespimti Polri.
3. Alexander Marwata (46) – Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Saut Situmorang (37) – Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
5. Laode Muhammad Syarif (37) – Akademisi Universitas Hasanuddin.

Agus Rahardjo adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saat seleksi, anggota panitia seleksi Harkristuti Harkrisnowo mempertanyakan mengapa ia belum melaporkan seluruh harta kekayaannya ke KPK.

Padahal menurut pansel, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Agus tergolong kaya. Ia memiliki tanah yang luas di Cariu, Jonggol, di Bumi Serpong Damai dan Citra Raya, Tangerang. Ia juga memiliki beberapa mobil.

Menurut Agus, ia membeli tanah tersebut jauh sebelum krisis 1998. Kemudian ia mencicil mobilnya dengan uang yang ia dapatkan dari Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD). Ia mengklaim mendapat bayaran US$ 6.000 dengan menghadiri 8 sesi OECD.

Tapi salah satu pansel menyela Agus. “Sepengetahuan saya OECD tidak pernah memberikan upah,” katanya.

Basaria Panjaitan merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK. Ia mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Polwan bergelar sarjana hukum ini, saat ini mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Riau dan berpangkat AKBP.

Dalam sesi wawancara, anggota pansel Harkristuti menanyakan kasus pencurian 25 unit mobil mewah yang pernah ia tangani saat bertugas di Riau pada 2007.

Sementara itu, dalam makalahnya, Basaria menuliskan ingin memperkuat supervisi KPK. Ia menyatakan dalam 10 tahun ke depan, ia optimis Polri dan Kejaksaan Agung akan semakin kuat, sehingga KPK bisa fokus ke pencegahan.

Alexander Marwata adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sesi wawancara, Alex disentil soal dissenting opinion saat putusan vonis pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alexander berpendapat Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp 2 miliar dari Liana Apriany dan Femi Solikhin. Uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak. Alex juga mengatakan Dhana tidak terbukti melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama.

Dalam sesi wawancara, ia juga memberikan kritik pada KPK. Menurutnya, penyidikan kasus korupsi di KPK lamban, dan dakwaan dari jaksa KPK disusun asal-asalan.

Saut Situmorang adalah satu-satunya capim KPK dari kalangan Badan Intelejen Nasional. Pansel Betti Alisjahbana dan Yenti mempertanyakan tentang dugaan pencucian uang di perusahaan pribadi miliknya, PT Indonesia Cipta Investama.

Di sesi wawancara juga terungkap bahwa ia dekat dengan Menteri Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Saut juga ditanya soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai Rp 1 miliar lebih, serta nomor polisi cantik B S4 UTS. “Itu gratis. Saya tidak bayar,” katanya.

Laode Muhammad Syarif adalah akademisi Universitas Hasanuddin.

Sumber: bisnis.com, rappler.com

error:
DODO ZULKAN H
DODO ZULKAN HAYADI – NASDEM
SUHARDI
SUHARDI – HANURA
ADNAN
ADNAN – PDI Perjuangan
PARIZAL
PARIZAL – PAN
Galeri
Galeri Foto-Video
Produk Hukum Kabupaten Bengkulu Selatan
Produk Hukum
Agenda Kegiatan DPRD Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2015
Agenda Kegiatan Sekretariat
SetwanDPRDBS
Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan