Disahkan: Revisi Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara

Selang sehari,setelah mengesahkan revisi Peraturan Tata Tertib, Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi kembali memparipurnakan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi yang ditandai dengan penanda tanganan Surat Keputusan oleh seluruh Pimpinan Dewan,melalui rapat paripurna internal,Selasa (03/03/2015) di ruang paripurna DPRD Banyuwangi.

Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I.Made Cahyana Negara, SE mengatakan seluruh isi aturan yang terdapat di kedua peraturan DPRD yang di sahkan, telah disepakati seluruh fraksi, sehingga ketika ada anggota dewan melanggar rambu-rambu yang diatur dalam peraturan kode etik,maka anggota DPRD tersebut dapat dikenakan sanksi. “Secara Umum semua bentuk Peraturan DPRD mengatur tentang pedoman bagi setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dipatuhi dan dipedomani agar dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi” ucap Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE

Ditemui terpisah Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi, H. Sugirah, S,Pd. M.Pd menyampaikan bahwa, atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2014, tentang pembentukan produk hukum daerah, terutama dalam pasal 47 ayat (2),menyebutkan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi,tugas dan wewenang,serta hak dan kewajiban DPRD,adalah Peraturan DPRD tentang Tata tertib, Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan Dewan.

Dijelaskan secara umum,tujuan ditetapkanya Peraturan DPRD tentang Kode Etik adalah untuk menjaga kehormatan,harkat dan martabat, citra dan kredibilatas anggota dalam melaksanakan wewenang,tugas,kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Negara, masyarakat dan konstituennya. Selain itu juga memberikan prinsip etis, standart perilaku dan ucapan anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat. Peraturan DPRD tentang Kode Etik terdiri dari 6 BAB 30 Pasal, yang salah satu pasalnya memuat larangan bagi anggota DPRD, contohnya anggota DPRD dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun,yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas,wewenang dan fungsinya sebagai anggota. “ Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara di BK merupakan pedoman internal bagi segenap Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas” tegas H. Sugirah

Sedangkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan materinya terdiri dari 16 BAB 70 Pasal yang pada dasarnya mengatur mekanisme kewenangan Badan Kehormatan dalam pelaksanaan dan penegakkan Tatib dan Kode Etik DPRD.

error:
DODO ZULKAN H
DODO ZULKAN HAYADI – NASDEM
SUHARDI
SUHARDI – HANURA
ADNAN
ADNAN – PDI Perjuangan
PARIZAL
PARIZAL – PAN