Jika Pengesahan APBD 2015 Molor, Bupati dan Anggota DPRD Terancam Tidak Gajian

Bupati dan DPRD terancam tak gajian

Bupati dan DPRD terancam tak gajian

BLORA. Bupati, wakil bupati serta pimpinan dan anggota DPRD Blora terancam tidak mendapatkan gaji selama enam bulan di tahun 2015. Itu terjadi jika penetapan APBD Blora 2015 terlambat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, telah mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014. Surat edaran tersebut antara lain berisi batas akhir penetapan APBD 2015 adalah 31 Desember 2014 atau sebelum dimulainya tahun anggaran 2015.

Jika sampai batas waktu tersebut APBD belum ditetapkan, maka daerah akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD selama enam bulan.

Hak-hak keuangan yang tidak dibayarkan tersebut seperti tercantum dalam dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain lain.

Dengan diberlakukannya UU dan surat edaran tersebut, sanksi karena keterlambatan penetapan APBD berupa penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) sudah tidak diterapkan lagi. Di tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Blora beberapa kali mendapatkan sanksi penundaan pencairan DAU karena keterlambatan penetapan APBD.

Ancaman baru berupa tidak dibayarkanya gaji jika terlambat menetapkan APBD tersebut ditanggapi sejumlah pimpinan DPRD.

“Kami baru tahu adanya surat edaran mendagri tersebut. Namun kami tegaskan bahwa jika penetapan APBD 2015 cepat, itu bukan karena adanya surat edaran mendagri ataupun khawatir tidak menerima gaji. Penetapan APBD 2015 yang cepat karena memang kami ingin APBD segera ditetapkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Blora, H Abdullah Aminudin, Kamis (4/12).

Dia mengemukakan, DPRD telah memulai melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan plapon prioritas anggaran (KUA PPAS) RAPBD 2015. “Diharapkan dengan telah dimulainya pembahasan tersebut, APBD Blora 2015 juga bisa segera ditetapkan,” tandas Aminudin yang juga ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora.

Sementara itu, Ketua DPRD H Bambang Susilo masih belum yakin sanksi berupa tidak dibayarkannya gaji selama enam bulan itu akan benar-benar diterapkan.

“Kita lihat saja nanti. Inikan pembahasan RAPBD 2015 masih berlangsung. Di UU Pemerintahan Daerah yang baru memang begitu (disebutkan adanya sanksi keterlambatan penetapan APBD, Red). Tapi UU Pemerintah Daerah sendiri juga di Perpu-kan. Sebaiknya kita lihat saja perkembangannya. Semoga pembahasan RAPBD Blora 2015 lancar,” katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork | rs-infoblora)

error: